Selamat Datang di Website Pengadilan Negeri Andoolo. Website ini dilengkapi dengan aksesibilitas bagi masyarakat difabel. Silahkan blok tulisan dan tekan tombol speaker untuk mendengarkan.   Click to listen highlighted text! Selamat Datang di Website Pengadilan Negeri Andoolo. Website ini dilengkapi dengan aksesibilitas bagi masyarakat difabel. Silahkan blok tulisan dan tekan tombol speaker untuk mendengarkan. Powered By GSpeech
Beranda   Click to listen highlighted text! Beranda Powered By GSpeech
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • INFORMASI PERKARA TILANG

    Detail Jadwal, Pelanggar, dan Denda dapat Dilihat di Halaman Informasi Tilang

    Kunjungi
  • Informasi Perkara

    Dengan Sistem Informasi Penulusuran Perkara atau SIPP,masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan Informasi suatu perkara

    Kunjungi
  • Gugatan Sederhana

    Mekanisme Gugatan Sederhana

    Kunjungi
  • PENGADUAN

    Alamat Pengaduan ke Web https://siwas.mahkamahagung.go.id/

    Kunjungi
  • Pendaftaran Permohonan dan Gugatan Sederhana

    Guna Mempermudah Pelayanan Pengajuan Perkara Perdata Permohonan Perbaikan Akta Kelahiran dan Gugatan Sederhana, Pengadilan Negeri Andoolo menerima pengajuan pendaftaran perkara permohonan dan gugatan sederhana melalui Email

    Kunjungi
Selamat Datang di Situs Resmi Pengadilan Negeri Andoolo

Informasi Publik

Selamat datang di web site resmi Pengadilan Negeri Andoolo.

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung No 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Lebih Lanjut

Direktori Putusan dapat membantu anda melihat putusan secara lengkap yang telah berkekuatan hukum tetap

Prosedur Pendaftaran
Permohonan dan Gugatan Sederhana Melalui Email

Guna Mempermudah Pelayanan Pengajuan Perkara Perdata Permohonan Perbaikan Akta Kelahiran dan Gugatan Sederhana, Pengadilan Negeri Andoolo menerima pengajuan pendaftaran perkara permohonan dan gugatan sederhana melalui Email. Dengan prosedur sebagai berikut :

  • Pendaftaran dilakukan dengan mengirimkan kelengkapan berkas pendaftaran melalui email, yaitu meliputi :
      • PERKARA PERMOHONAN :
        1. Surat Permohonan (yang telah ditandatangani dalam bentuk pdf serta dokumen word dengan ekstensi doc/.docx). Form dapat didownload dibawah ini:

          Download Form Permohonan

        2. Fotokopi Kartu Identitas yang masih berlaku berupa KTP/SIM (dalam bentuk .pdf)
        3. Jika menggunakan kuasa hukum :
          • Fotokopi Surat Kuasa (scan dalam bentuk .pdf)
          • Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat/ID Card (scan dalam bentuk .pdf)
        4. Surat bukti yang berkaitan dengan permohonan

  • File tersebut dikirim ke alamat email Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. dengan mencantumkan nama dan nomor hp yang dapat dihubungi.
  • Selanjutnya kami akan membalas email terkait verifikasi berkas, rincian panjar perkara, pembayaran, serta perkara dinyatakan terdaftar dengan nomor perkara.

Informasi Situasi Perkara Berupa Statistik Pada Pengadilan Negeri Andoolo

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu. Namo Buddhaya. 

Pengadilan Negeri Andoolo berupaya memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan dengan meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan guna mewujudkan Badan Peradilan yang Agung dengan berdasarkan Undang Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik jo. Undang Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 05 Januari 2011 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan serta Surat dari Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI No. 362/DJU/HM02.3/4/2015 tanggal 16 April 2015 perihal Standarisasi Website Pengadilan. Pengadilan Negeri Andoolo telah memenuhi Standarisasi Website Pengadilan sesuai dengan Pedoman Rancangan dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung.

Dengan demikian website Pengadilan Negeri Andoolo telah memenuhi aksesibilitas bagi masyarakat difable. Sehingga seluruh halaman website dapat diakses dan dibaca oleh masyarakat yang berkebutuhan khusus dengan menggunakan perangkat lunak “screen reader” (pembaca layar). Selain itu tata letak website telah memenuhi Standar WAI ARIA (Accessibe Rich Internet Application) atau aplikasi internet untuk aksesibilitas yang memastikan aksesibilitas penuh bagi para pengguna website.

Dengan terselesaikannya penyesuaian standarisasi website ini, diharapkan lebih besar manfaatnya untuk transparansi, peningkatan mutu pelayanan informasi publik maupun pengaduan masyarakat dan khususnya mempermudah para pencari keadilan mengakses informasi Pengadilan Negeri Andoolo kapanpun dan dimanapun.

Dalam penyediaan sarana informasi ini, kami masih memerlukan kritik dan saran demi tercapainya tujuan sebagaimana yang kita harapkan bersama.

Semoga website ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketua Pengadilan Negeri Andoolo

ttd

IWAN ANGGORO WARSITA, SH., MHum.

Visi

" Terwujudnya Pengadilan Negeri Andoolo yang Agung."

Misi

  1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Andoolo;
  2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
  3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Andoolo ;
  4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Andoolo;

Sejarah Singkat Pengadilan Negeri Andoolo

Pengadilan Negei Andoolo di bentuk berdasarkan keputusan presiden republik indonesia No. 20 tahun 2009 tentang pembentukan Pengadilan Negeri Oelamasi, Pengadilan Negeri Pasangkayu, dan Pengadilan Negeri Andoolo.

Awalnya Pengadilan Negeri Andoolo berkantor di Gedung SKB Ranomeeto terletak di Jln R. Wolter Monginsidi Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan, hal ini disebabkan pada saat itu kantor Pengadilan Negeri Andoolo yang baru sementara di bangun. Pembangunan kantor Pengadilan Negeri Andoolo dilaksanakan dalam Empat tahap

1. Tahap I yaitu tahun 2011 Pematangan lahan.

2. Tahap II yaitu tahun 2012 Pembangunan kantor

3. Tahap II yaitu tahun 2013 Finishing

4. Tahap IV yaitu Tahun 2014 pembangunan Pagar dan Paving. or.

 

Setelah selesai pembangunan gedung baru, maka pada tahun 2014 seluruh aktifitas pelayanan pengadilan di pindahkan di gedung yang baru yaitu di Jln. Kompleks Perkatoran Kab. Konawe selatan sampai sekarang.

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Negeri Andoolo meliputi 22 Kecamatan dan 357 desa dan 10  Kelurahan, dengan rincian wilayah sebagai berikut :

 Kecamatan Andoolo

  • Desa Alangga
  • Desa Alengge Agung
  • Desa  Potoro
  • Desa Anese
  • Desa Lalonggombu
  • Desa Papawu
  • Desa Lapoa Indah
  • Desa Mate Upe
  • Desa Wawobende
  • Desa Adayu Indah
  • Desa Bekenggasu
  • Desa Bima Maroa
  • Desa Bumi Raya
  • Desa Lalobao
  • Desa Mataiwoi
  • Desa Watu Mokala
  • Desa wunduwatu
  • Desa Andoolo

Kecamatan Angata

  • Desa Aepodu
  • Desa Ambakomina
  • Desa Andoolo Utama
  • Desa Silea Jaya
  • Desa Tetengolasa
  • Desa Titrawartani
  • Desa Andaka Jaya
  • Desa Awolo
  • Desa Anggokotia
  • Desa Asembu Mulya
  • Desa Raha Menda Jaya

 Kecamatan Baito

  • Desa Baito
  • Desa Matabubu
  • Desa Mekar Jaya
  • Desa Sambahule
  • Desa Tolihe
  • Desa Ulukara
  • Desa Wonua Raya

 Kecamatan Basala

  • Desa Aepodu
  • Desa Ambakomina
  • Desa Andoolo Utama
  • Desa Silea Jaya
  • Desa Tetengolasa
  • Desa Titrawartani
  • Desa Andaka Jaya
  • Desa Awolo
  • Desa Anggokotia
  • Desa Asembu Mulya
  • Desa Raha Menda Jaya

 Kecamatan Benua

  • Desa Aepodu
  • Desa Ambakomina
  • Desa Andoolo Utama
  • Desa Silea Jaya
  • Desa Tetengolasa
  • Desa Titrawartani
  • Desa Andaka Jaya
  • Desa Awolo
  • Desa Anggokotia
  • Desa Asembu Mulya
  • Desa Raha Menda Jaya

Kecamatan Buke

  • Desa Buke
  • Desa Pelandia
  • Desa  Puudaria Jaya
  • Desa Lamara
  • Desa Palewewu
  • Desa Puosu
  • Desa Punggawu Kawu

 Kecamatan Kolono

  • Desa Adinete
  • Desa Amolengu
  • Desa  Ampera
  • Desa Awunia
  • Desa Batu putih
  • Desa Kolono
  • Desa Lamapu
  • Desa Lambangi
  • Desa Lamotau
  • Desa Puupi
  • Desa Rambu-rambu
  • Desa Ronda
  • Desa Rumba-Rumba
  • Desa sawah
  • Desa tiraosa
  • Desa Torondale
  • Desa Rumbu-tumbu jaya
  • Desa Ulusena Jaya
  • Desa Wawoosu
  • Desa Waworona

 Kecamatan Konda

  • Desa Aepodu
  • Desa Ambakomina
  • Desa Andoolo Utama
  • Desa Silea Jaya
  • Desa Tetengolasa
  • Desa Titrawartani
  • Desa Andaka Jaya
  • Desa Awolo
  • Desa Anggokotia
  • Desa Asembu Mulya
  • Desa Raha Menda Jaya

 Kecamatan Laeya

  • Desa Aepodu
  • Desa Ambakomina
  • Desa Andoolo Utama
  • Desa Silea Jaya
  • Desa Tetengolasa
  • Desa Titrawartani
  • Desa Andaka Jaya
  • Desa Awolo
  • Desa Anggokotia
  • Desa Asembu Mulya
  • Desa Raha Menda Jaya

 Kecamatan Lainea

  • Desa Aoreo
  • Desa Bangun Jaya
  • Desa  Ambalondange
  • Desa Ambasea
  • Desa Anduna
  • Desa Anggoroboti
  • Desa Baito
  • Desa Labokeo
  • Desa Laeya
  • Desa Lambakara
  • Desa Lemong Jaya
  • Desa Larepako
  • Desa Ombu-Ombu Jaya
  • Desa Punggaluku
  • Desa Rambu-rambu
  • Desa Torobulu
  • Desa Wonua Kongga

 Kecamatan Lalembuu

  • Desa Atari Indah
  • Desa Atari Jaya
  • Desa Kapuwila
  • Desa Lalembu jaya
  • Desa Lambandia
  • Desa Lambodi Jaya
  • Desa Merongga Jaya
  • Mokupa Jaya
  • Desa Mondoke
  • Desa Potuho Jaya
  • Desa Puunanggu
  • Desa Puurema Subur
  • Desa Suka Mukti
  • Desa Sumber Jaya
  • Desa Teteinea Jaya

 Kecamatan Landono

  • Desa Aepodu
  • Desa Ambakomina
  • Desa Andoolo Utama
  • Desa Silea Jaya
  • Desa Tetengolasa
  • Desa Titrawartani
  • Desa Andaka Jaya
  • Desa Awolo
  • Desa Anggokotia
  • Desa Asembu Mulya
  • Desa Raha Menda Jaya

 Kecamatan Laonti

  • Desa Aepodu
  • Desa Ambakomina
  • Desa Andoolo Utama
  • Desa Silea Jaya
  • Desa Tetengolasa
  • Desa Titrawartani
  • Desa Andaka Jaya
  • Desa Awolo
  • Desa Anggokotia
  • Desa Asembu Mulya
  • Desa Raha Menda Jaya

 Kecamatan Moramo

  • Desa Aepodu
  • Desa Ambakomina
  • Desa Andoolo Utama
  • Desa Silea Jaya
  • Desa Tetengolasa
  • Desa Titrawartani
  • Desa Andaka Jaya
  • Desa Awolo
  • Desa Anggokotia
  • Desa Asembu Mulya
  • Desa Raha Menda Jaya

Kecamatan Moramo Utara

  • Desa Aepodu
  • Desa Ambakomina
  • Desa Andoolo Utama
  • Desa Silea Jaya
  • Desa Tetengolasa
  • Desa Titrawartani
  • Desa Andaka Jaya
  • Desa Awolo
  • Desa Anggokotia
  • Desa Asembu Mulya
  • Desa Raha Menda Jaya

 Kecamatan Mowila

  • Desa Aepodu
  • Desa Ambakomina
  • Desa Andoolo Utama
  • Desa Silea Jaya
  • Desa Tetengolasa
  • Desa Titrawartani
  • Desa Andaka Jaya
  • Desa Awolo
  • Desa Anggokotia
  • Desa Asembu Mulya
  • Desa Raha Menda Jaya

 Kecamatan Palangga

  • Desa Ahuangguluru
  • Desa Alakaya
  • Desa  Anggoendaro
  • Desa Aosole
  • Desa Eewa
  • Desa Kapu
  • Desa Kiaea
  • Desa Mekar Ssari
  • Desa Onembute
  • Desa Palangga
  • Desa Sangi-sangi
  • Desa Watudemba
  • Desa Watumerembe
  • Desa Wawonggura
  • Desa  Waworaha
  • Desa Wawouru

 Kecamatan Palangga Selatan

  • Desa Koeono
  • Desa Lakara
  • Desa  Lalowua
  • Desa Mondoe
  • Desa Parasi
  • Desa Ulukara
  • Desa Watarapa
  • Desa Mekar Watumbohoti
  • Desa Wawowonua

 Kecamatan Ranomeeto

  • Desa Aepodu
  • Desa Ambakomina
  • Desa Andoolo Utama
  • Desa Silea Jaya
  • Desa Tetengolasa
  • Desa Titrawartani
  • Desa Andaka Jaya
  • Desa Awolo
  • Desa Anggokotia
  • Desa Asembu Mulya
  • Desa Raha Menda Jaya

 Kecamatan Ranomeeto Barat

  • Desa Aepodu
  • Desa Ambakomina
  • Desa Andoolo Utama
  • Desa Silea Jaya
  • Desa Tetengolasa
  • Desa Titrawartani
  • Desa Andaka Jaya
  • Desa Awolo
  • Desa Anggokotia
  • Desa Asembu Mulya
  • Desa Raha Menda Jaya

 Kecamatan Tinanggea

  • Desa Asingi
  • Desa Bungin
  • Desa lolo Watu
  • Desa lalonggasu
  • Desa Lanowulu
  • Desa Lapoa
  • Desa Asingi
  • Desa Bungin
  • Desa lolo Watu
  • Desa lalonggasu
  • Desa Lanowulu
  • Desa Lapoa
  • Desa lapulu
  • Desa Molo Indah
  • Desa  Ngapah
  • Desa Polo Tawu
  • Desa Roraya
  • Desa Telutu Jaya
  • Desa Tinganggea
  • Desa Torekeku
  • Desa Waanggo
  • Desa Watumelewe

 Kecamatan Wolasi

  • Desa Aepodu
  • Desa Ambakomina
  • Desa Andoolo Utama
  • Desa Silea Jaya
  • Desa Tetengolasa
  • Desa Titrawartani
  • Desa Andaka Jaya
  • Desa Awolo
  • Desa Anggokotia
  • Desa Asembu Mulya
  • Desa Raha Menda Jaya

Dalam Melaksanakan Ketentuan dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 telah ditetapkan tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dalam Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012.

Adapun prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut :

  1. BERPERILAKU ADIL

    Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (equality and fairness) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang.

  2. BERPERILAKU JUJUR

    Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun diluar persidangan.

  3. BERPERILAKU ARIF DAN BIJAKSANA

    Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasan-kebiasan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun.

  4. BERSIKAP MANDIRI

    Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku Hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.

  5. BERINTEGRITAS TINGGI

    Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.

  6. BERTANGGUNGJAWAB

    Bertanggungjawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.

  7. MENJUNJUNG TINGGI HARGA DIRI

    Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya Hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur Peradilan.

  8. BERDISIPLIN TINGGI

    Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.

  9. BERPERILAKU RENDAH HATI

    Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuh kembangkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas.

  10. BERSIKAP PROFESIONAL

    Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.

    Jam Kerja

  • Hari Senin s.d. Kamis pukul 08.00 WITA s.d. pukul 16.30 WITA
  • Hari Jumat pukul 07.00 WITA s.d. 16.00 WITA

    Jam Istirahat

  • Hari Senin s.d. Kamis pukul 12.00 WITA s.d. pukul 13.00 WITA
  • Hari Jumat pukul 11.30 WITA s.d. 13.00 WITA

Panitera

Nama : HJ. HARTATI INDJIL, SE., SH., MH.
NIP : 196703301991032001
Pangkat/Gol Ruang : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Panitera

  • Riwayat Pendidikan

    • S2, Universitas Islam Jakarta, Tahun 2004
    • S1, Universitas Sulawesi Tenggara, Tahun 2010
    • S1, Universitas Sulawesi Tenggara, Tahun 1998
    • SLTA, SMU SWASTA FRATER , Tahun 1986
    • SLTP, SMPN WUA-WUA, Tahun 1983
    • SD, SDN 2 KEMARAYA, Tahun 1982

  • Riwayat Pekerjaan

    • Staf pada Pengadilan Negeri Kendari , TMT 29 Mei. 1992
    • Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha , TMT 21 Mar. 2005
    • Wakil Panitera pada Wakil Panitera , TMT 11 Jul. 2007
    • Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Andoolo , TMT 10 Nov. 2011
    • Panitera Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Andoolo , TMT27 Nov. 2015

Ketua Pengadilan

Nama : IWAN ANGGORO WARSITA, SH. M.HUM.
NIP : 196410241996031001
Pangkat/Gol Ruang : Pembina Tk. I (IV/b)
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Andoolo

  • Riwayat Pendidikan

    • S2, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2012
    • S1, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 3546/H / 1992
    • SLTA, SMA SWASTA MARSUDI LUHUR Indonesia, Tahun  1984
    • SLTP, SMP NEGERI KEGUNPOH, Tahun 1981
    • SD, SDN 1 NGLIPAR, Tahun 1979

  • Riwayat Pekerjaan

    • Staf pada Pengadilan Negeri Wates, TMT 08 Agu. 1996
    • Wakil Ketua Pengadilan pada Pengadilan Negeri Luwuk, TMT 12 Des. 2014
    • Ketua Pengadilan pada Pengadilan Negeri Andoolo, TMT01 Jul. 2016

 


 

 

Wakil Ketua Pengadilan

Nama : BENYAMIN, SH.
NIP : 196409211999031001
Pangkat/Gol Ruang : Pembina (IV/a)
Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Negeri Andoolo

  • Riwayat Pendidikan

    • S1, Universitas Borobudur Jakarta, Tahun 1994
    • SLTA, SMU Negeri 161 Rantepao, Tahun 1984
    • SLTP, SLTP Bersubsidi Yayasan Perguruan Kristen Toraja, Tahun 1981
    • SD, SDN Tana Toraja, Tahun 1977

  • Riwayat Pekerjaan

    • Staf pada Pengadilan Negeri Sorong, TMT 01 Maret 1999
    • Wakil Ketua Pengadilan pada Pengadilan Negeri Andoolo, TMT 21 Maret 2016

 

 

Berdasarkan SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan terdiri dari:

  1. Prosedur Biasa
  2. Prosedur Khusus

Prosedur Biasa

Prosedur Biasa digunakan dalam hal:

  • Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;
  • Informasi yang diminta bervolume besar;
  • Informasi yang diminta belum tersedia; atau
  • Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik atau informasi yang secara tegas dinyatakan sebagai informasi yang rahasia sehingga harus mendapat ijin dan diputuskan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Pelayanan informasi dengan menggunakan prosedur biasa dilakukan sesuai dengan skema alur dalam gambar berikut:

fade
  1. Pemohon mengisi Formulir Permohonan Informasi yang disediakan Pengadilan dan memberikan salinannya kepada Pemohon.
  2. Petugas Informasi mengisi Register Permohonan.
  3. Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada Penanggungjawab Informasi di unit terkait, apabila informasi yang diminta tidak termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan ijin dari PPID.
  4. Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada PPID apabila informasi yang diminta termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan ijin dari PPID guna dilakukan uji konsekuensi.
  5. PPID melakukan uji konsekuensi berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik terhadap permohonan yang disampaikan.
  6. Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan, PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Petugas Informasi, dalam hal permohonan ditolak;
  7. Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan, PPID meminta Penanggungjawab Informasi di unit terkait untuk mencari dan memperkirakan biaya penggandaan dan waktu yang diperlukan untuk menggandakan informasi yang diminta dan menuliskannya dalam Pemberitahuan Tertulis PPID Model B dalam waktu selama-lamanya 3 (tiga) hari kerja serta menyerahkannya kembali kepada PPID untuk ditandatangani, dalam hal permohonan diterima.
  8. Petugas Informasi menyampaikan Pemberitahuan Tertulis sebagaimana dimaksud butir 6 atau butir 7 kepada Pemohon Informasi selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja sejak pemberitahuan diterima.
  9. Petugas Informasi memberikan kesempatan bagi Pemohon apabila ingin melihat terlebih dahulu informasi yang diminta, sebelum memutuskan untuk menggandakan atau tidak informasi tersebut.
  10. Dalam hal Pemohon memutuskan untuk memperoleh fotokopi informasi tersebut, Pemohon membayar biaya perolehan informasi kepada Petugas Informasi dan Petugas Informasi memberikan tanda terima.
  11. Dalam hal informasi yang diminta tersedia dalam dokumen elektronik (softcopy), Petugas Informasi pada hari yang sama mengirimkan informasi tersebut ke email Pemohon atau menyimpan informasi tersebut ke alat penyimpanan dokumen elektronik yang disediakan oleh Pemohon tanpa memungut biaya.
  12. Petugas informasi menggandakan (fotokopi) informasi yang diminta dan memberikan informasi tersebut kepada Pemohon sesuai dengan waktu yang termuat dalam Pemberitahuan Tertulis atau selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak Pemohon membayar biaya perolehan informasi.
  13. Pengadilan dapat memperpanjang waktu sebagaimana dimaksud butir 12 selama 1 (satu) hari kerja apabila diperlukan proses pengaburan informasi dan selama 3 (tiga) hari kerja jika informasi yang diminta bervolume besar.
  14. Untuk pengadilan di wilayah tertentu yang memiliki keterbatasan untuk mengakses sarana fotokopi, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12, dapat diperpanjang selama paling lama 3 (tiga) hari kerja.
  15. Setelah memberikan fotokopi informasi, Petugas Informasi meminta Pemohon menandatangani kolom penerimaan informasi dalam Register Permohonan.

Prosedur Khusus

Prosedur Khusus digunakan dalam hal permohonan diajukan secara langsung dan informasi yang diminta:

  • Termasuk dalam kategori yang wajib diumumkan;
  • Termasuk dalam kategori informasi yang dapat diakses publik dan sudah tercatat dalam Daftar Informasi Publik dan sudah tersedia (misal: sudah diketik atau sudah diterima dari pihak atau pengadilan lain);
  • Tidak bervolume besar (jumlahnya tidak banyak); dan atau
  • Perkiraan jumlah biaya penggandaan dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaan dapat dilakukan dengan mudah.

Pelayanan informasi dengan menggunakan prosedur biasa dilakukan sesuai dengan skema alur dalam gambar berikut:

fade
  1. Pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan Pengadilan. Petugas Informasi mengisi Register Permohonan.
  2. Petugas Informasi dibantu Penanggungjawab Informasi di unit terkait mencari informasi yang diminta oleh Pemohon dan memperkirakan biaya perolehan informasi dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaannya.
  3. Apabila informasi yang diminta telah tersedia dan tidak memerlukan ijin PPID, Petugas Informasi menuliskan keterangan mengenai perkiraan biaya perolehan informasi dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaannya dalam formulir permohonan yang telah diisi Pemohon.
  4. Proses untuk pembayaran, penyalinan dan penyerahan salinan informasi kepada Pemohon dalam Prosedur Khusus, sama dengan yang diatur untuk Prosedur Biasa dalam butir 10 sampai dengan butir 15.
  5. Petugas Informasi memberikan kesempatan bagi Pemohon apabila ingin melihat terlebih dahulu informasi yang diminta, sebelum memutuskan untuk menggandakan atau tidak informasi tersebut.

Saat ini belum terdapat Kegiatan Lelang Barang dan Jasa

Saat ini belum terdapat Penerimaan Pegawai.

Pemberian Layanan Hukum Pos Bantuan Hukum (Posbakum)Bagi Masyarakat Kurang Mampu

Pengawasan
Penyelenggaraan Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu

Berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, pada BAB VI Pengawasan dan Pertanggungjawaban Pasal 36 disebutkan bahwa :

  1. Pengawasan terhadap penyelenggaran Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Negeri dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri;
  2. Ketua Pengadilan Negeri bertanggung jawab dalam pelaksanaan Layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu secara efektif dan transparan sesuai azas tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 Perma Nomor 1 Tahun 2014.
  3. Panitera Pengadilan Negeri membuat buku register khusus untuk mengontrol pelaksanaan pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu berupa Pembebasan Biaya Perkara dan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri;
  4. Panitera Pengadilan Negeri melakukan pengawasan berkala terhadap jalannya kegiatan Posbakum Pengadilan dan melaporkan hasil pengawasan kepada Ketua Pengadilan;
  5. Petugas Posbakum Pengadilan Negeri mengisi buku Register khusus yang disediakan Pengadilan mengenai penyelenggaraan Posbakum Pengadilan Negeri yang dilaporkan melalui Panitera;
  6. Bendahara pengeluaran menyimpan seluruh bukti pengeluaran anggaran sesuai ketentuan, kemudian melakukan pembukuan setiap transaksi keuangan untuk penyelenggaraan Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu;
  7. Untuk kepentingan peningkatan penyelenggaraan Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu, Pengadilan Negeri dapat memberikan bimbingan teknis kepada petugas posbakum Pengadilan Negeri dan/atau Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan.

  • Tabel Perkara Tahun 2014


  • Tabel Perkara Tahun 2015


  • Tabel Perkara Tahun 2016

     


  • Tabel Perkara Tahun 2017

 

Sebagaimana disebutkan pada PERMA No 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Pasal 6 Ayat 1 disebutkan bahwa : Seluruh biaya untuk melaksanakan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan dibebankan pada negara melalui anggaran Mahkamah Agung RI.

Hal ini tentunya jika persyaratan dan tahapan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tata Cara Pengaduan diatur Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 09 Tahun 2016 tentang "Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya", berikut dijelaskan tentang Syarat dan Tata Cara Penyampaian Pengaduan :

Pengaduan dapat disampaikan melalui:

  1. aplikasi SIWAS MA-RI (siwas.mahkamahagung.go.id)
  2. Layanan Pesan Singkat (SMS)
  3. Surat Elektronik (email)
  4. Faksimile
  5. Telepon
  6. Meja Pengaduan
  7. Surat dan/atau
  8. Kotak Pengaduan

Dalam hal Pengaduan diajukan secara Lisan, memuat :

  1. Pelapor datang menghadap sendiri ke meja Pengaduan, dengan menunjukkan indentitas diri.
  2. Petugas meja Pengaduan memasukkan laporan Pengaduan ke dalam aplikasi SIWAS MA-RI
  3. Petugas meja Pengaduan memberikan nomor register Pengaduan kepada Pelapor guna memonitor tindak lanjut penanganan Pengaduan.

Dalam hal Pengaduan dilakukan secara Tertulis, memuat :

  1. Identitas Pelapor;
  2. Identitas Terlapor jelas;
  3. Perbuatan yang diduga dilanggar harus dilengkapi dengan waktu dan tempat kejadian, alasan penyampaian Pengaduan, bagaimana pelanggaran itu terjadi misalnya, apabila perbuatan yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara, Pengaduan harus dilengkapi dengan nomor perkara;
  4. Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung Pengaduan yang disampaikan misalnya, bukti atau keterangan ini termasuk nama, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat Pengaduan Pelapor; dan
  5. Petugas Meja Pengaduan memasukkan laporan Pengaduan tertulis ke dalam aplikasi SIWAS MA-RI dengan melampirkan dokumen Pengaduan. Dokumen asli Pengaduan diarsipkan pada Pengadilan yang bersangkutan dan dapat dikirim ke Badan Pengawasan apabila diperlukan.

Dalam hal Pengaduan dilakukan secara elektronik, memuat :

  1. Identitas Pelapor;
  2. Identitas Terlapor jelas;
  3. Dugaan perbuatan yang dilanggar jelas, misalnya perbuatan yang diadukan dilengkapi dengan nomor perkara;
  4. Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung Pengaduan yang disampaiakan. Misalnya bukti atau keterangan termasuk nama jelas, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat Pengaduan Pelapor;
  5. Meskipun Pelapor tidak mencantumkan identitasnya secara lengkap, namun apabila informasi Pengaduan logis dan memadai, Pengaduan dapat ditindaklanjuti.

Tata Cara Pengiriman

Pengaduan disampaikan kepada Mahkamah Agung, satuan kerja eselon I pada Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding atau Pengadilan Tingkat Pertama secara lisan dan tertulis melalui Meja Pengaduan pada Mahkamah Agung, satuan kerja eselon I pada Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding atau Pengadilan Tingkat Pertama dan/atau secara elektronik melalui aplikasi SIWAS MA-RI.

Jika Anda ingin memasukkan pengaduan melalui Pengadilan Negeri Bontang, silahkan masukkan/kirimkan pengaduan anda ke: Kantor Pengadilan Negeri Bontang, Jl. Awang Long No. 10 Kode Pos 75311, Telepon. (0548) 20143 atau dengan mempergunakan Sistem Online Pengaduan Mahkamah Agung RI (siwas.mahkamahagung.go.id)

Hak-hak Pelapor

  1. Mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitasnya;
  2. Mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun;
  3. Mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan/Pengaduan yang didaftarkannya;
  4. Mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Terlapor dalam pemeriksaan;
  5. Mengajukan bukti untuk memperkuat Pengaduannya; dan
  6. Mendapatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dirinya.

Hak-hak Terlapor

  1. Membuktikan bahwa ia tidak bersalah dengan mengajukan Saksi dan alat bukti lain;
  2. Mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun;
  3. Mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Pelapor dalam pemeriksaan;
  4. Meminta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dirinya; dan
  5. Mendapatkan surat keterangan yang menyatakan bahwa Pengaduan atas dirinya tidak terbukti.

Khusus untuk aparatur Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya, pengaduan dapat disampaikan melalui layanan pesan singkat (SMS) berisi uraian singkat mengenai hal yang dilaporkan/diadukan dengan mencantumkan nomor telepon yang dapat dihubungi dan disampaikan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dengan nomor telepon 085282490900 dengan format: nama pelapor#nip/no.identias pelapor#nama terlapor#satuan kerja terlapor#isi pengaduan.

Konten masih dalam Proses

Hakim Pengadilan

Nama : ANDI MARWAN, SH.
NIP : 198110302009121002
Pangkat/Gol Ruang : Penata Muda Tk. I (III/b)
Jabatan : Hakim Pengadilan Negeri Andoolo

  • Riwayat Pendidikan

    • S1, Universitas Satria Makassar, Tahun 2007
    • SLTA, SMA NEGERI 1 PALU , Tahun 2005
    • SLTP,SMP NEGERI 2 PALU, Tahun 1997
    • SD, SD INPRES 3 TONDO PALU, Tahun 1994

  • Riwayat Pekerjaan

    • Calon Hakim pada Pengadilan Negeri Palu, TMT 30 Nov. 2009
    • Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Tual, TMT 02 Sep. 2013
    • Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Andoolo, TMT 30 Sep. 2016

Hakim Pengadilan

Nama : MUSAFIR, SH.
NIP : 198101172007041001
Pangkat/Gol Ruang : Penata (III/c)
Jabatan : Hakim Pengadilan Negeri Andoolo

  • Riwayat Pendidikan

    • S1, Universitas Halu Oleo, Tahun 2006
    • SLTA, MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 KENDARI , Tahun 2000
    • SLTP, SLTPN 4 KENDARI, Tahun 1997
    • SD, SDN 3 WUA-WUA, Tahun 1994

  • Riwayat Pekerjaan

    • PNS/Cakim Pada Pengadilan Negeri Raha, TMT 15 Jul. 2008
    • Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Unaaha, TMT 14 Jun. 2010
    • Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Andoolo, TMT 24 Jun. 2014

Sekretaris

Nama : Luqman, ST., M.SI.
NIP : 197306052006041001
Pangkat/Gol Ruang : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Sekretaris

  • Riwayat Pendidikan

    • S2, Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2006
    • S1,Universitas Muslim Indonesia Makassar, Tahun 1999
    • SLTA, SMA NEGERI 2 KENDARI, Tahun 1992
    • SLTP, SMP NEGERI 4 KENDARI, Tahun 1989
    • SD,SD 102 PONTIANAK, Tahun 1985

  • Riwayat Pekerjaan

    • Staf pada Pengadilan Tinggi Kendari , TMT 30 Mar. 2007
    • Kepala Sub Bagian pada Sub. Bagian Umum , TMT 16 Sep. 2008
    • Wakil Sekretaris Pada Pengadilan Negeri Andoolo , TMT 23 Nov. 2011
    • Sekretaris pada Pegadilan Negeri Andoolo , TMT 28 Des. 2015

Panitera Muda Hukum

Nama : AUS MUDO, SP.
NIP : 197006101994031005
Pangkat/Gol Ruang : Penata Muda Tk.I (III/b)
Jabatan : Panitera Muda Hukum

  • Riwayat Pendidikan

    • S1, Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Wuna Raha, Tahun 2005
    • SLTA, SMA Negeri Punggaluku, Tahun 1990
    • SLTP, SMP Negeri Kolono, Tahun 1987
    • SD, SD Negeri 1 PUUPI, Tahun 1984

  • Riwayat Pekerjaan

    • Staf pada Pengadilan Negeri Raha, TMT 01 Maret 1994
    • Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, TMT 22 April 2004
    • Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Andoolo, TMT 22 Desember 2011
    •  
    • Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Negeri Andoolo, TMT 23 Oktober 2014

Panitera Muda Perdata

Nama : NURDIN, SH.
NIP : 198405302009121004
Pangkat/Gol Ruang : Penata Muda Tk.I (III/b)
Jabatan : Panitera Muda Perdata

  • Riwayat Pendidikan

    • S1, Universitas Halu Oleo, Tahun 2007
    • SLTA, SMAN 2 Kendari, Tahun 2003
    • SLTP, SLTP 7 Alla Enrekang, Tahun 2000
    • SD,  SD 131 Buntu Tangla, Tahun 1997

  • Riwayat Pekerjaan

    • Staf pada Pengadilan Negeri Bau-Bau, TMT 01 Desember 2009
    • Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, TMT 23 September 2014
    • Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Andoolo, TMT 05 Januari 2018

Panitera Muda Pidana

Nama : SURIPTO, SH.
NIP : 197010091993031001
Pangkat/Gol Ruang : Penata Muda Tk. I (III/b)
Jabatan : Panitera Muda Pidana

  • Riwayat Pendidikan

    • S1,Universitas Sulawesi Tenggara , Tahun 2009
    • SLTA, SMAN 1BAU BAU BUTON, Tahun 1992
    • SLTP, SMPN 1 CAWAS KLATEN, Tahun 1988
    • SD,  SEKOLAH DASAR GROGOL 02WERU, Tahun 1985

  • Riwayat Pekerjaan

    • Staf pada Pengadilan Negeri Kendari , TMT 30 Mar. 2007
    • Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari , TMT18 Mar. 2011
    • Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Andoolo , TMT 23 Jul. 2014

Kasubag Kepegawaian & Ortala

Nama : SUSANTI WININGSIH, SE., M.SI.
NIP : 198611242006042001
Pangkat/Gol Ruang : Penata Muda Tk. I (III/b)
Jabatan : Kasubag Kepegawaian & Ortala

  • Riwayat Pendidikan

    • S2, Universitas Halu Oleo, Tahun 2012
    • S1, Universitas Halu Oleo, Tahun 2008
    • SLTA, SMAN 1 Kendari, Tahun 2004
    • SLTP, SLTPN 3 Kendari, Tahun 2001
    • SD, SDN Puwatu, Tahun 1998

  • Riwayat Pekerjaan

    • Staf pada Pengadilan Tinggi Kendari, TMT 01 April 2007
    • Kepala Urusan pada Sub. Urusan Kepegawaian, TMT 22 Desember 2011
    • Kepala Sub Bagian pada Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana, TMT 28 Desember 2015

Kasubag Perencanaan, TI & Pelaporan

Nama : MULIADI, S.KOM.
NIP : 198401252009041001
Pangkat/Gol Ruang : Penata (III/c)
Jabatan : Kasubag Perencanaan, TI & Pelaporan

  • Riwayat Pendidikan

    • S1, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Makassar, Tahun 2007
    • SLTA, SMK Negeri 2 Raha, Tahun 2002
    • SLTP, SLTP Negeri 6 Raha, Tahun 1999
    • SD, SD Negeri 2 Lohiya, Tahun 1996

  • Riwayat Pekerjaan

    • Staf pada Pengadilan Negeri Unaaha, TMT 01 Agustus 2010
    • Kepala Urusan pada Sub. Urusan Umum Pengadilan Negeri Andoolo , TMT 22 Desember 2011
    • Kepala Sub Bagian pada Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi, dan Pelaporan Pengadilan Negeri Andoolo, TMT 28 Desember 2015

Kasubag Umum & Keuangan

Nama : MUHAMAD JOHAN RAGI, S.Si.
NIP : 198310232006041002
Pangkat/Gol Ruang : Penata Muda Tk. I (III/b)
Jabatan : Kasubag Umum dan Keuangan

  • Riwayat Pendidikan

    • S1,Universitas Halu Oleo, Tahun 2010
    • SLTA, SMU Negeri 5 Kendari, Tahun 2002
    • SLTP, SLTP Negeri 12 Kendari, Tahun 1999
    • SD, SD Negeri 1 Lepo-Lepo, Tahun 1996

  • Riwayat Pekerjaan

    • Staf pada Pengadilan Tinggi Kendari, TMT 01 April 2006
    • Kepala Sub Bagian pada Sub Bagian Umum Dan Keuangan, TMT 28 Desember 2015

Panitera Pengganti

Nama : MUJIRUN, SH.
NIP : 197904162002121002
Pangkat/Gol Ruang : Penata Muda Tk. I (III/b)
Jabatan : Panitera Pengganti

  • Riwayat Pendidikan

    • S1, Universitas Sulawesi Tenggara, Tahun 2009
    • SLTA, SMU Swasta Ilmiah, Tahun 2002
    • SLTP, Madrasah Tsanawiyah Negeri Kendari, Tahun 1995
    • SD, SD Negeri 2 Sukamukti, Tahun 1992

  • Riwayat Pekerjaan

    • Staf pada Pengadilan Tinggi Kendari, TMT 30 Desember 2003
    • Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, 05 Agustus 2015

Panitera Pengganti

Nama : IRWAN, SH.
NIP : 197904032009041003
Pangkat/Gol Ruang : Penata (III/c)
Jabatan : Panitera Pengganti

  • Riwayat Pendidikan

    • S1, Universitas Muhammadiyah Palu, Tahun 2003
    • SLTA, SMA Negeri 1 Kabaena Timur, Tahun 1997
    • SLTP, Madrasah Tsanawiyah Negeri Kabaena, Tahun 1994
    • SD, SD Negeri Batuawu, Tahun 1991

  • Riwayat Pekerjaan

    • Staf pada Pengadilan Negeri Raha, TMT 28 Juni 2010
    • Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, TMT 10 Agustus 2015

Panitera Pengganti

Nama : HASMIN EU
NIP : 195912311985031302
Pangkat/Gol Ruang : Penata (III/c)
Jabatan : Panitera Pengganti

  • Riwayat Pendidikan

    • SLTA, SMU Negeri Kendari, Tahun 1992
    • SLTP, SMEP, Tahun 1997
    • SD, SD Lowu-Lowu, Tahun 1972

  • Riwayat Pekerjaan

    • Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Andoolo, TMT 10 November 2011
    • Staf pada Pengadilan Tinggi Kendari, TMT 09 Maret 1988

Jurusita

Nama : SUMARDIN KETE, S.SI.
NIP : 197906162006041004
Pangkat/Gol Ruang : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Jurusita

  • Riwayat Pendidikan

    • S1, Sekolah Tinggi Manajemen dan Ilmu Komputer Bina Bangsa, Tahun 2013
    • SLTA, Bhataraguru Bau-Bau, Tahun 1997
    • SLTP, Maradadi Lowu-Lowu, Tahun 1993
    • SD, SD Negeri 2 Lowu-Lowu, Tahun 1990

  • Riwayat Pekerjaan

    • Staf pada Pengadilan Negeri Bau-Bau, TMT 01 Mei 2007
    • Juru Sita pada Pengadilan Negeri Andoolo, TMT 02 Januari 2013

Jurusita Pengganti

Nama : INGRID DAYU RINJANI PONGMAN GUKI, S.PI.
NIP : 198203192006042007
Pangkat/Gol Ruang : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Jurusita Pengganti

  • Riwayat Pendidikan

    • S1, Universitas Haluoleo, Tahun 2006
    • SLTA, SMU Negeri 4 Kendari, Tahun 2000
    • SLTP, SLTP Negeri 4 Kendari, Tahun 1997
    • SD, SD Negeri 5 Wua-Wua, Tahun 1994

  • Riwayat Pekerjaan

    • Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, TMT 13 April 2015

 

Nama : SIGIT JATI KUSUMO, SH.
NIP : 198905252017121003
Pangkat/Gol Ruang : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Calon Pegawai Negeri Sipil/Calon Hakim

  • Riwayat Pendidikan

    • S1, Universitas Muhammadiyah Kendari, Tahun 2013
    • SLTA, SMA Negeri 5 Kediri, Tahun 2007
    • SLTP, SMP Negeri 3 Kediri, Tahun 2004
    • SD, SD Negeri Gogorante, Tahun 2001

  • Riwayat Pekerjaan

    • Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Negeri Andoolo, TMT 01 Maret 2015

dikutip dari website Mahkamah Agung Republik Indonesia

https://mahkamahagung.go.id/id/berita/2833/penyerahan-sertifikat-akreditasi-penjaminan-mutu-oleh-ketua-mahkamah-agung

 

Makassar – Humas : Ketua Mahkamah Agung Prof.Dr.M.Hatta Ali, SH., MH didampingi oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, dan para Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Agama dan Militer dan Tata Usaha Negara menyerahkan sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu kepada 261 Pengadilan tingkat Banding dan Tingkat Pertama, bertempat di ballroom Hotel Clarion, 29/11/2017.

Penyerahaan sertifikasi akreditasi penjaminan mutu kali ini sungguh merupakan momentum yang istimewa, dimana penyerahaan sertifikasi akreditasi penjaminan mutu tidak hanya diberikan kepada badan Peradilan umum, melainkan diberikan juga kepada Pengadilan Agama, Militer dan Tata Usaha Negara.

PENYERAHAN SERTIFIKAT AKREDITASI PENJAMINAN MUTU OLEH KETUA MAHKAMAH AGUNG

Dalam sambutannya ketua Mahkamah Agung menjelaskan bahwa sertifikasi akreditasi penjaminan mutu ini harus dimiliki oleh setiap Pengadilan, baik Pengadilan Umum, Agama, Militer dan Tata Usaha Negara, juga akan sebagai penilaian bagi para pimpinan Pengadilan dalam promosi dan mutasi.

Sedangkan Direktur Jenderal Peradilan Umum mengingatkan kepada seluruh pimpinan Pengadilan Baik Tingkat Banding dan Pertama, bahwa akreditasi mendorong optimalisasi sarana, prasarana dan sistem manajemen untuk mewujudkan performa, kinerja dan pelayanan publik yang prima, bukan bermewah mewahan apalagi memaksanakan diri untuk mewujudkan tampilan yang hebat dengan mengunakan anggaran di luar DIPA.

 

Pengadilan sebagai benteng terakhir penegak hukum harus terus menerus memperbaiki sistem Pengadilan guna meningkatkan kepercayaan publik, salah satu wujud dari Badan peradilan yang Agung adalah Pengadilan yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima, tutur Ketua Mahkamah Agung.

Hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua Mahkamah  Agung, Pejabat Eselon I, II, para ketua Pengadilan Tingkat Banding, Tingkat pertama. Adapun rincian 4 lingkungan Peradilan yang menerima sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu sebagai berikut :

  1. 5 Pengadilan Tinggi dengan Akreditasi A
  2. 3 Pengadilan Tinggi dengan Akreditasi B
  3. 107 Pengadilan Negeri dengan Akreditasi A
  4. 38 Pengadilan Negeri dengan Akreditasi B
  5. 82 Mahkamah Syariah / Pengadilan Agama dengan Akreditasi A
  6. 16 Mahkamah Syariah / Pengadilan Agama dengan Akreditasi B
  7. 1 Pengadilan Militer dengan Akreditasi A
  8. 4 Pengadilan Militer dengan Akreditasi B
  9. 2 Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Akreditasi A
  10. 3 Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Akreditasi B  (Humas)

 

 

Nama : Muhammad Sayudi Maksudin, SH.
NIP : 199006222012121001
Pangkat/Gol Ruang : Penata Muda Tk.I (III/b)
Jabatan : Pengadministrasi Umum

  • Riwayat Pendidikan

    • S1, Universitas Haluoleo, Tahun 2012
    • SLTA, SMA Negeri 1 Unaaha, Tahun 2008
    • SLTP, SMP Negeri 1 Unaaha, Tahun 2005
    • SD, SD Negeri Lalosabila, Tahun 2002

  • Riwayat Pekerjaan

    • Calon Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, TMT 01 Desember 2012
    • Staf Sub Urusan Keuangan pada Pengadilan Negeri Andoolo, TMT 01 Juni 2014
    • Pengadministrasi Umum pada Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Andoolo, TMT 06 Oktober 2015


 

Nama : VIVI FATMAWATY ALI, SH.
NIP : 198802292017122001
Pangkat/Gol Ruang : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Calon Pegawai Negeri Sipil/Calon Hakim

  • Riwayat Pendidikan

    • S1, Universitas Sulawesi Tenggara, Tahun 2013.

  • Riwayat Pekerjaan

    • Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Negeri Andoolo, TMT 01 Maret 2015

 

Nama : Solihin Niar Ramadhan, SH.
NIP : 199303182017121004
Pangkat/Gol Ruang : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Calon Pegawai Negeri Sipil/Calon Hakim

  • Riwayat Pendidikan

    • S1, Universitas Padjadjaran, Tahun 2015
    • SLTA, SMA Negeri 12 Bandung, Tahun 2011
    • SLTP, SMP Negeri 48 Bandung, Tahun 2008
    • SD, SD Negeri Pasir Pogor Bandung, Tahun 2005

  • Riwayat Pekerjaan

    • Calon Pegawai Negeri Sipil/Calon Hakim pada Pengadilan Negeri Andoolo , TMT 01 Desember 2017

 

Nama : GUSTI MADE RADNYA
Tempat Tanggal Lahir :
 
Jabatan : Sopir
Pendidikan : SMA

  


  

Nama : MULIADIN
Tempat Tanggal Lahir :
 
Jabatan : Sopir/Satuan Pengamanan
Pendidikan : SMA

 


  

Nama : MASDIN
Tempat Tanggal Lahir :
 
Jabatan : Satuan Pengamanan
Pendidikan : SMA

 


 

 

Nama : ALMAN
Tempat Tanggal Lahir :
 
Jabatan : Satuan Pengamanan
Pendidikan : SMA

 

 


 

Nama : PARDI
Tempat Tanggal Lahir :
 
Jabatan : Satuan Pengamanan
Pendidikan :

SMA

 


 

 

Nama : MUKMIN
Tempat Tanggal Lahir :
 
Jabatan : Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan
Pendidikan : SMA

 

 


 

Nama : SAMRIN, S.Pd.
Tempat Tanggal Lahir :
 
Jabatan : Staf Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan
Pendidikan : Strata-1

 


  

Nama :  ANDI IRFAN, SH.
Tempat Tanggal Lahir :
 
Jabatan : Staf Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan
Pendidikan : Strata-1

 


  

Nama : NURHALICE
Tempat Tanggal Lahir :
 
Jabatan : Staf Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala
Pendidikan : SMA

 


  

Nama : SUHAEMI, SE.
Tempat Tanggal Lahir :
 
Jabatan : Staf Panitera Muda Hukum
Pendidikan : Strata-1

 


  

Nama : MISNAWATI, SE.
Tempat Tanggal Lahir :
 
Jabatan : Staf Panitera Muda Pidana
Pendidikan : Strata-1

 


  

Nama : SITI RASMIKAWATI, SE.
Tempat Tanggal Lahir :
 
Jabatan : Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan
Pendidikan :

Strata-1

 


  

Nama : ANISA ANGGRAINI
Tempat Tanggal Lahir :
 
Jabatan : Staf Panitera Muda Pidana
Pendidikan : SMA

 


  

Nama : MILLA
Tempat Tanggal Lahir :
 
Jabatan : Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan
Pendidikan : SMA

 

Silahkan download / lihat pada file berikut :

Denah Gedung Kantor Pengadilan Negeri Andoolo Lantai I

Pengadilan Negeri Bontang melayani pendaftaran Permohonan dan Gugatan Sederhana melalui email

Download Buku Saku Gugatan Sederhana

Download Semua Form Gugatan Sederhana

Mekanisme Gugatan Sederhana
Mekanisme Gugatan Sederhana

Informasi Panggilan Delegasi

Menindaklanjuti Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan, maka dengan ini diberitahukan kepada seluruh Pengadilan Negeri se-Indonesia apabila akan meminta bantuan panggilan sidang dan atau pemberitahuan isi putusan melalui Pengadilan Negeri Andoolo, dapat kiranya mengirimkan surat bantuan sidang dan atau pemberitahuan isi putusan tersebut beserta dokumen-dokumen terkait ke alamat tersebut di bawah ini :

Alamat Kantor : Jalan Komplek Perkantoran Kabupaten Konawe Selatan.

Alamat Email   : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Informasi Perkara Panggilan Delegasi

Motto Pengadilan Negeri Andoolo

" TEKADKU PELAYANAN TERBAIK "

Formulir Pengaduan

Demi meningkatkan pelayanan bagi publik / masyarakat pencari keadilan, Pengadilan Negeri Bontang melayani pengaduan melalui email, silahkan mengunduh formulir yang sudah disediakan DISINI

Setelah melakukan pengisian dalam formulir pengaduan, dimohon untuk mengirimkan file formulir tersebut beserta dengan scan bukti diri ke email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

SOP Kepaniteraan Pidana

SOP Kepaniteraan Perdata

SOP Kepaniteraan Hukum

SOP Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala

SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan

SOP Sub Bagian Perencanaan,TI dan Pelaporan

DAFTAR PERTANYAAN

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

PENGADILAN NEGERI ANDOOLO

Kepada
Yth. Bapak/Ibu/Sdr Pengguna Layanan
Pengadilan Negeri Andoolo

Assalamu’alaikum, Wr. Wb.

      Kami sampaikan dengan hormat, bahwa pada kesempatan ini bapak/ibu/sdr. terpilih sebagai responden penelitian kami. Pemerintah sangat membutuhkan informasi dari unit pelayanan instansi pemerintah secara rutin, dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan di instansi pemerintah kepada masyarakat. Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik.

     Survei ini menanyakan pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan instansi pemerintah, dalam hal ini Pengadilan Negeri Andoolo; untuk kepentingan tersebut kami menyampaikan kuesioner untuk diisi sesuai apa yang dirasakan dan dialami selama mendapatkan pelayanan. Tidak ada jawaban yang benar atau salah sehingga apapun jawaban yang dipilih tidak akan mempengaruhi pelayanan terhadap bapak/ibu/sdr.

      Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas kesediaan bapak/ibu/sdr. untuk meluangkan waktu dalam mengisi kuesioner kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

 

 

Andoolo, 2018

Hormat kami,

 

Tim Survei

SOP Persidangan

Informasi
Perkara Lalu Lintas (Tilang) di Pengadilan Negeri Andoolo

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No 12 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas, berikut kami lampirkan data pelanggar lalu lintas (tilang) Andoolo beserta jumlah denda yang harus dibayar.

  • Daftar Pelanggar dan Denda Perkara Tilang Tanggal 20 April 2018

Silahkan Lihat Disini atau melalui Aplikasi Sistem Penelusuran Perkara

atau https://drive.google.com/file/d/1cjKc9v-F1F49p0Q4kk1W7n82lpNL9jLi/view?usp=sharing

  • Daftar Pelanggar dan Denda Perkara Tilang Tanggal 09 Februari 2018

 

Silahkan Lihat Disini atau melalui Aplikasi Sistem Penelusuran Perkara

UPACARA PERINGATAN HARI PAHLAWAN TANGGAL 10 NOVEMBER 2017

 

Pengadilan Negeri Andoolo bersama Pengadilan Agama Andoolo Menyelenggarakan upacara peringatan hari pahlawan yang ke- 72 Tanggal 10 November 2017.

Bertindak sebagai Pembina Upacara Bapak Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Iwan Anggoro SH.,M.Hum, dan komondan upacara

Salhuddin, S.Hi dari Pengadilan Agama Andoolo.

 

 

 

PENGUMUMAN KELULUSAN AKHIR SELEKSI CALON HAKIM DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI TA 2017

 

Jakarta-Humas, Jum'at 3 November 2017Mahkamah Agung RI, Mengumumkan Kelulusan Akhir Seleksi Calon Hakim Di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2017. Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Ketua Tim Pengarah Panselnas Nomor B/554/S.SM.01.00/2017 tanggal 3 November 2017, bersama ini kami umumkan peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Calon Hakim Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2017 (tercantum dalam kolom keterangan dengan tanda L dan L-9, lampiran I).

Untuk lebih jelasnya di sampaikan surat pengumuman dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 11/Pansel/MA/11/2017 meneruskan dari Panselnas, lampiran I (Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan TUN), Lampiran II Persyaratan Registrasi Ulang, Lampiran III Surat Lamaran, Lampiran IV Daftar Riwayat Hidup dan Lampiran V Surat Permohonan Bagi yang Mengundurkan Diri. (ds/ah)

PENGUMUMAN KELULUSAN AKHIR SELEKSI CALON HAKIM DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI TA 2017

informasi

[powr-multi-slider label="Enter a Label"]

 

[powr-multi-slider label="Enter a Label"]

Kunjungan TIM Penilai Akreditasi Dirjen Badilum

[Andoolo, 09/10/2017] Rabu, 09 Oktober 2017 Pengadilan Negeri Andoolo menerima kunjungan TIM Asesor dari Dirjen Badilum. Dalam kunjungan hari ini memang dalam rangka penilaian Akreditasi Pengadilan Negeri Andoolo Kelas II yang sudah dipersiapkan beberapa bulan terakhir ini. Penilaian dilakukan mulai dari pemeriksaan dokumen, pengecekan fisik dan lapangan dan semua yang terkait dalam aspek penilaian tidak ada yang luput. Bahkan pengecekan ruang arsipun dilakukan secara langsung untuk mengetahui bagaimana penataan arsip di Pengadilan Negeri Andoolo Kelas II. Bimbingan juga dilakukan untuk memperbaiki dokumen kepada personil yang ada di Pengadilan Negeri Andoolo Kelas II, bagaimana memperbaiki standar-standar dokumen dan format yang sesuai dengan fornmat yang baru dari Tim Penilai Akreditasi. Dalam penilaian ini semua unsur pegawai yang terlibat dipanggil untuk di cek kebenaran dan kesesuaian atau ketidaksesuaian antara dokumen dan pelaksanaan.

 

 Walaupun memang ada beberapa hal yang harus diperbaiki, namun secara keseluruhan Pengadilan Negeri Andoolo Kelas II telah dinilai baik dan dalam briefing yang diadakan setelah penilaian pada pukul 19:30 WIB disampaikan beberapa hal yang harus diperbaiki untuk kesempurnaan dokumen juga hal lainnya. Walaupun hari menjelang gelap, namun semua pegawai tidak ada yang meninggalkan kantor sebelum penilaian akreditasi hari itu selesai dan diumumkan rekomendasi nilai untuk Pengadilan Negeri Andoolo Kelas II.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makassar, 29 November 2017 menjadi acara spesial bagi 261 Pengadilan Tingkat banding dan Tingkat Pertama, dimana pada hari tersebut di Hotel Grand Clarion Makassar menjadi acara penyerahan sertifikasi pengadilan. sertifikasi pengadilan ini didapatkan setelah menjalani proses audit dari Pengadilan Tingkat Banding dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia bagi seluruh Pengadilan Tingkat Pertama di Indonesia.

 

Pada acara tersebut, Pengadilan Negeri Andoolo mendapat nilai A "Excellent" pada sertifikasi penjaminan mutu pengadilan negeri (PMPN) yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia. hal ini merupakan refleksi dari kerja keras seluruh unsur Pengadilan Negeri Andoolo dalam menjawab tantangan Penjaminan Mutu yang diberikan oleh Mahkamah Agung.

 

Sertifikat Akreditasi tersebut akan dilakukan audit 6 (enam) bulan sekali oleh Pengadilan Tinggi, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Pengadilan Tingkat Banding di wilayah hukum Sulawesi Tenggara. pada acara tersebut, di wilayah hukum peradilan umum Sulawesi Tenggara yang mendapat sertifikat akreditasi adalah Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Pengadilan Negeri Bau-Bau dan Pengadilan Negeri Raha. semuanya mendapat nilai A "Excellent". (admin/sgs)

Informasi Publik PN Andoolo

 

Nama : ANDRE LEONARTHA GINTING, A.Md., SH.
NIP : 198808202015031001
Pangkat/Gol Ruang : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Pengadministrasi Umum

  • Riwayat Pendidikan

    • S1, Universitas Krisnadwipayana, Tahun 2012
    • D3, Akademi Litigasi Indonesia Triguna, Tahun 2009
    •  
    • SLTA, SMA Negeri 17 Medan, Tahun 2006
    • SLTP, SLTP Swasta Katolik Budi Murni 2 Medan, Tahun 2003
    • SD, SD SW ST.Josef Sidikalang, Tahun 2000

  • Riwayat Pekerjaan

    • Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Negeri Andoolo, TMT 01 Maret 2015
    • Pengadministrasi Umum pada Pengadilan Negeri Andoolo, TMT 01 September 2016
 


 

Nama : ARRAHMAN, SH.
NIP : 199110172017121003
Pangkat/Gol Ruang : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Calon Pegawai Negeri Sipil/Calon Hakim

  • Riwayat Pendidikan

    • S1, Universitas Sumatera Utara, Tahun 2013
    • SLTA, SMA Negeri 3 Depok, Tahun 2009
    • SLTP, SMP Negeri 3 Depok, Tahun 2006
    • SD, SD 01 Bungo Padang, Tahun 2003

  • Riwayat Pekerjaan

    • Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Negeri Andoolo, TMT 01 Maret 2015

Andoolo, 23 Januari 2018 Wakil Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Bapak Benyamin, S.H Selaku Management Representatif memimpin Rapat mengenai Survei Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan  di Pengadilan Negeri Andoolo Periode Bulan Desember 2017 yang diikuti oleh Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Bapak Iwan Anggoro Warsita, S.H., M.Hum selaku Top Management Representatif dan Ketua Tim Survei Kepuasan Masyarakat Bapak Aus Mudo, S.P. bersama Tim Survei Kepuasan Masyarakat Pengadilan Negeri Andoolo dalam rangka perbaikan pelayanan publik serta amanat Undang-undang  Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Survei kepuasan masyarakat ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan pengadilan. Adapun langkah-langkah yang digunakan dengan mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Pengadilan Negeri Andoolo

Tim survei memberikan laporan bahwa Hasil survei yang melibatkan semua pihak dalam bulan Desember yang melibatkan 60 responden yang terdiri dari laki-laki (70%), berpendidikan S1 (51,67%), pekerjaan wiraswasta (41,67%) tersebut mendapat nilai 78,29 % pada interval (62,51-81,25) berada pada kategori baik. Capaian diharapkan pada sasaran mutu PN Andoolo kelas II yang telah ditetapkan sebesar 70% dan PN Andoolo berada tepat pada sasaran mutu yang diharapkan

Manager Representatif meminta agar semua Tim untuk lebih meningkatkan lagi pelayanan dengan menambah fasilitas dan pelayanan lainnya di Pengadilan Negeri Andoolo.

Notulen akan dipublikasikan setelah melaksanakan rapat

RAPAT PASCA EVALUASI ASSESMENT SURVEILAN PT SULAWESI TENGGARA

Kamis, 5 April 2018, Pengadilan Negeri Andoolo setelah kedatangan Tim Assesment dari PT Sultra, PN Andoolo melaksanakan rapat evaluasi assesment meski penilaian Tim pada Pengadilan Negeri Andoolo meningkat tetapi masih ada beberapa kekurangan yang didapat oleh Tim yang segera untuk diperbaiki oleh Tim PN Andoolo

Dengan semangat Tim pengadilan Negeri Andoolo diharapkan Pengadilan Negeri Andoolo bisa terus menjadi lebih baik lagi dengan inovasi tiada henti

 

Selasa 13 Pebruari 2018, di Ruang Aula Pengadilan Negeri Andoolo dilakukan Rapat rutin bulanan untuk membahas berbagai kekurangan atau permasalahan yang ada di seluruh Lingkungan Kantor Pengadilan Negeri Andoolo, baik di bagian kepaniteraan dan di bagian kesekretariatan yang dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Bapak Iwan Anggoro Warsita, S.H., M.Hum dan didampingi oleh Bapak Wakil Ketua Pegadilan Negeri Andoolo Bapak Benyamin, S.H.

Adapun permasalahan yang dimaksud sudah ditanggapi oleh  masing – masing bagian sudah akan diselesaikan dan akan segera ditindaklanjuti

Dengan berakhirnya rapat tersebut , maka diharapkan semua permasalahan – permasalahan yang ada di bulan sebelumnya  agar terselesaikan dan bulan berikutnya menjadi lebih baik lagi. Salam sosoito.

 

Andoolo,  Setelah diadakannya audit internal , hari ini Pengadilan Negeri Andoolo melakukan Closing Meeting Audit Internal. dalam closing tersebut Bapak Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Iwan Anggoro Warsita , SH., M.Hum  dan Bapak Benyamin, SH Selaku MR membacakan temuan dalam Audit Internal

 Audit Internal yang diadakan ini adalah sebagai bentuk persiapan Akreditasi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

red.

samrin

Realisasi Anggaran Pengadilan Negeri Andoolo per Maret 2018

(silahkan download pada link dibawah ini)

DIPA 01

LAPORAN DIPA 01

 

DIPA 03

LAPORAN DIPA 03

Jurusita

Nama : IWAN NUR, SH.
NIP : 198010132009041004
Pangkat/Gol Ruang : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Jurusita

  • Riwayat Pendidikan

    • S1, Universitas Muhammadiyah Kendari, Tahun 2014
    • SLTA, SMK Negeri 1 Kendari, Tahun 1998
    • SLTP, Madrasah Tsanawiyah Kendari, Tahun 1995
    • SD, SD Negeri 4 Mandonga, Tahun 1992

  • Riwayat Pekerjaan

    • Staf pada Pengadilan Negeri Kendari, TMT 01 Mei 2010
    • Juru Sita pada Pengadilan Negeri Andoolo, TMT 01 Mei 2010
    • Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, TMT 09 Maret 2012
    • Jurusita pada Pengadilan Negeri Andoolo, TMT 05 Januari 2018

 

Nama : SUGENG SETYAWAN, S.KOM.
NIP : 199004142015031002
Pangkat/Gol Ruang : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Pengadministrasi Umum

  • Riwayat Pendidikan

    • S1, Universitas Mpu Tantular, Tahun 2012
    • SLTA, SMU Negeri 80 Jakarta, Tahun 2007
    • SLTP, SLTP Negeri 152 Jakarta, Tahun 2004
    • SD, SD Negeri 05 Pagi Sunter Jaya, Tahun 2001

  • Riwayat Pekerjaan

    • Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Negeri Andoolo, TMT 01 Maret 2015
    •  
    • Pengadministrasi Umum pada Pengadilan Negeri Andoolo, TMT 03 Januari 2017

Jadwal Sidang

Pengadilan Negeri Andoolo menyediakan Jadwal Sidang yang dapat diakses secara Online

Baca Selengkapnya

Penelusuran Perkara

Dengan Aplikasi ini Anda dapat melihat Informasi Penelusuran Perkara

Baca Selengkapnya

Video Gugatan Sederhana

  • Prosedur Permohonan Informasi
  • Pengaduan
  • Prosedur Bantuan Hukum

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung No 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Lebih Lanjut

Tekadku Pelayanan Terbaik!

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas!

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech